Karawang| Merdeka45 News – Terbongkarnya kasus yang menyeret nama Jaksa Febri dinilai dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut pandangan wartawan Karawang Hasan Badri, pengungkapan kasus tersebut mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan menyeluruh terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi. Hasan Badri menilai, kasus yang melibatkan oknum penegak hukum menjadi perhatian publik karena berpotensi membuka fakta-fakta baru yang selama ini belum terungkap. Ia berpandangan bahwa penanganan perkara secara profesional dapat membantu aparat menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lain berdasarkan bukti yang sah. “Kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan satu individu. Jika proses hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang kuat, tentu ada kemungkinan penelusuran lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang diduga terkait,” ujar Hasan Badri. Menurut Hasan Badri, pengungkapan kasus tersebut juga dapat dibaca sebagai bagian dari semangat pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut komitmen pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya pernah menjadi salah satu pesan penting dalam janji politik Presiden Prabowo. “Saya melihat ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya memberantas korupsi sampai ke akarnya. Publik tentu berharap langkah penegakan hukum benar-benar menyasar seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya berhenti pada satu nama,” tambahnya. Hasan Badri juga menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak setiap dugaan pelanggaran secara adil dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan, melainkan diwujudkan melalui tindakan hukum yang berkelanjutan. “Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan. Kasus-kasus besar harus ditangani secara tuntas agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat,” tegas Hasan Badri. Meski demikian, Hasan Badri mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang disebut dalam proses hukum, menurutnya, tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum terkait kasus tersebut masih menjadi perhatian publik. Penegak hukum diharapkan dapat terus mendalami perkara secara profesional dan mengungkap fakta-fakta yang relevan demi mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (Zey/Pay*) Post navigation Polemik Kadishub Karawang, Praktisi Hukum: Pejabat Publik Tak Cukup Hanya Lolos dari Jerat Pidana, Etika dan Moral Juga Dipertaruhkan
