Merdeka45 News| Solok — Pemerintah Kabupaten Solok terus bergerak cepat memperkuat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh nagari.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa berbasis gotong royong dan pemberdayaan.
Rapat koordinasi pembahasan perkembangan KDMP digelar di Ruang Rapat Setda Arosuka, Rabu (12/11/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten II Jefrizal, para kepala OPD, camat, Kabag Perekonomian, serta sejumlah undangan lainnya.
“Program Koperasi Desa Merah Putih adalah amanah nasional. Kabupaten Solok wajib hadir, mendukung, dan memastikan pelaksanaannya berjalan optimal,” tegas Sekda Medison.
Ia menekankan bahwa Pemkab Solok memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan KDMP mampu menjadi wadah ekonomi masyarakat desa yang produktif dan berkelanjutan.
Selain pembentukan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, pemerintah daerah juga menyiapkan laporan perkembangan setiap dua minggu serta lokasi lahan untuk pembangunan gerai KDMP.
Solok Jadi yang Tercepat di Sumatera Barat
Kabupaten Solok kini tercatat sebagai daerah tercepat di Sumatera Barat dalam pembentukan KDMP.
Sebanyak 74 nagari di 14 kecamatan telah memiliki koperasi melalui musyawarah nagari sejak April hingga Mei 2025.
Hasilnya, Kabupaten Solok menjadi daerah pertama di Sumbar yang seluruh KDMP-nya telah memiliki badan hukum pada 3 Juni 2025.
Dari sisi pendanaan, KDMP mengandalkan berbagai sumber, seperti Dana Desa, APBN/APBD, Himbara, CSR BUMN, hibah, dan modal sendiri.
Pemkab Solok kini menanti regulasi lanjutan agar dana tersebut bisa segera digunakan untuk studi kelayakan dan operasional koperasi.
Dorong Usaha Berbasis Potensi Lokal
Ke depan, KDMP tidak hanya mengelola enam jenis usaha nasional, tapi juga akan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal nagari.
Mulai dari pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pembuatan pupuk organik, perikanan, hingga pengolahan hasil hutan non-kayu.
“Target kita bukan hanya koperasi berdiri, tapi berjalan. Harus hidup dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat nagari,” ujar Medison.
Setiap KDMP memiliki peluang memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar dengan bunga 6 persen per tahun, dengan dukungan Dana Desa untuk pengembalian pinjaman.
Namun, diakui Medison, masih ada tantangan di lapangan, seperti keterbatasan manajemen dan belum semua koperasi memiliki NIB dan akun Simkopdes.
Untuk itu, Pemkab Solok akan memfasilitasi pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan.
Sinergi KDMP dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Solok berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang percepatan pembangunan gerai dan pergudangan.
Setiap nagari diminta segera menyiapkan lokasi gerai lengkap dengan sertifikat tanah.
Sementara DKUKMPP tengah menyiapkan SK Satgas KDMP Kecamatan yang ditandatangani Bupati Solok, serta rapat rutin bulanan yang akan disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama unsur Forkopimda Kabupaten Solok.
“Jika KDMP sukses berjalan, maka program Makan Bergizi Gratis bisa berkolaborasi dalam pengelolaan bahan pangan lokal. Semua bermuara pada satu tujuan — meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok,” tutup Medison penuh semangat.
TIMMN45
