Merdeka45 News| Karawang – Peringatan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei kembali diwarnai gelombang aksi di berbagai wilayah. Ribuan pekerja turun ke jalan membawa tuntutan yang tak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, seperti peningkatan upah layak, kepastian status kerja, serta jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
Fenomena ini kembali memunculkan sorotan terhadap peran negara dalam memastikan hak dasar warga negara, khususnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berkeadilan. Secara normatif, amanat tersebut telah tertuang dalam konstitusi. Namun dalam praktiknya, masih banyak pekerja yang bergelut di sektor informal dengan tingkat kesejahteraan yang minim, bahkan angka pengangguran pun belum sepenuhnya teratasi.
Aksi unjuk rasa yang terus berulang setiap tahunnya dinilai sebagai sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan secara mendasar. Aspirasi buruh cenderung stagnan tanpa diikuti langkah kebijakan yang mampu menjawab akar persoalan.
Pengamat hukum dan sosial, Raden Yoppy Suryo Prayugo, S.H menilai kondisi ini mencerminkan perlunya evaluasi serius dari pemerintah.
“Negara harus hadir secara konkret, bukan sekadar normatif. Kewajiban menyediakan pekerjaan yang layak adalah amanat konstitusi. Jika tuntutan buruh terus berulang setiap tahun, berarti ada persoalan struktural yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan pemerintah selama ini masih cenderung bersifat reaktif terhadap aksi massa, bukan berbasis solusi jangka panjang.
“Momentum 1 Mei seharusnya dijadikan ruang dialog terbuka antara pemerintah, buruh, dan pelaku usaha. Dari situ bisa dirumuskan kebijakan yang lebih menyentuh persoalan utama, seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas dan sistem perlindungan tenaga kerja yang kuat,” tambahnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka statistik semata, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja secara nyata.
Peringatan Hari Buruh tahun ini kembali menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa langkah konkret dan terukur, aksi demonstrasi dikhawatirkan hanya akan menjadi agenda rutin tahunan tanpa membawa perubahan signifikan bagi kehidupan para pekerja di Indonesia.
Zey/Pay
