Merdeka45 News, Solok – Program Zero Pasung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan dana mencapai Rp3 miliar kini jadi sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi jawaban bagi penderitaan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), program ini justru dinilai minim realisasi. Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya ODGJ miskin yang terlantar, meskipun pemerintah daerah telah melayangkan surat resmi untuk meminta bantuan rehabilitasi.
Kasus ODGJ asal Solok, Yusti Said, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan mulia ini belum menyentuh sasaran. Surat permintaan rehabilitasi dari kabupaten ternyata diabaikan begitu saja. Pertanyaan pun bergulir deras: apakah komitmen sosial pemerintah benar-benar hadir, atau hanya berhenti di ruang rapat dan laporan anggaran?
Akademisi: Kepemimpinan Sosial Gagal Diuji
Tokoh masyarakat sekaligus akademisi Kabupaten Solok, Dr. Adli, menyebut kasus ini sebagai pukulan keras bagi wajah birokrasi sosial Sumbar.
“Kalau surat resmi dari pemerintah kabupaten saja bisa diabaikan, bagaimana dengan suara rakyat kecil yang tidak punya akses langsung? Ini bukan hanya soal miskomunikasi, tapi menunjukkan mental birokrasi yang tidak peka terhadap penderitaan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, ketika dana besar tidak berdampak pada masyarakat, maka kegagalan bukan hanya administratif, tetapi moral.
“Jangan sampai kebijakan mulia hanya berhenti di atas kertas. Kalau anggaran Rp3 miliar sudah digelontorkan, tetapi ODGJ keluarga miskin masih terlantar karena birokrasi lambat, itu artinya ada yang salah besar,” tegasnya.
Yayasan Pelita Jiwa Insani: Komunikasi Terputus
Sorotan juga datang dari Syafrizal, Pengurus Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) Padang. Lembaga ini sudah lama menjadi mitra pemerintah dalam menangani rehabilitasi ODGJ, namun sejak 2024 koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok macet.
“Sebelumnya kami mohonkan maaf jika ada data dari Kabupaten Solok yang sedikit terabaikan. Pada 2021, 2022, dan 2023 kami sangat terbuka dengan rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Solok. Program rehabilitasi ini butuh komitmen dua arah. Sayang sekali, Dinas Sosial tidak menjaga komitmen itu. Sejak 2024, komunikasi dengan kami terputus,” kata Syafrizal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa uang negara yang besar tidak menjamin program berjalan baik jika koordinasi antarinstansi lemah dan komitmen tidak dijaga.
Krisis Kepercayaan Publik Mengancam
Kasus seperti Yusti Said sebetulnya hanya puncak gunung es. Jika pengabaian surat resmi terus dibiarkan, publik akan menilai program Zero Pasung hanyalah jargon politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah bisa terkikis habis.
Masyarakat mulai gerah. Mereka menagih bukti nyata, bukan sekadar slogan dan seremoni. Program sosial yang seharusnya berbasis kemanusiaan kini justru memperlihatkan wajah birokrasi yang dingin dan kaku.
Komitmen Wagub Vasko Dipertaruhkan
Kini sorotan tajam publik mengarah kepada Wakil Gubernur Vasko, yang selama ini lantang bicara soal isu sosial. Dengan dana Rp3 miliar sudah digelontorkan, publik menunggu apakah kepemimpinan Vasko mampu memastikan program ini benar-benar menyentuh rakyat, atau sekadar proyek di atas kertas yang manis dalam laporan.
Kegagalan mengawal Zero Pasung dengan baik bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut harga diri pemerintah di hadapan rakyat. Jika pemerintah tak mampu menunjukkan keberpihakan kepada yang paling lemah, maka program sebesar apa pun akan kehilangan makna.
Anggaran besar tanpa hasil nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat sosial. Rakyat tidak butuh janji manis atau angka-angka di APBD, mereka butuh bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mereka.
TimMN45
