PEMALANG| Merdeka45 News – Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Noor Rosyadi, menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang yang dinilai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat akibat penurunan anggaran pada tahun 2026.
Noor Rosyadi mengungkapkan, alokasi anggaran UHC dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi cukup tajam. Pada tahun anggaran 2024, dana UHC sebesar Rp75 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp96 miliar pada 2025. Namun, pada 2026 anggaran tersebut justru turun signifikan menjadi Rp50 miliar.
Menurutnya, penurunan anggaran berdampak langsung pada terbatasnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Saat ini, kepesertaan UHC hanya dapat diaktifkan untuk kelompok tertentu, sehingga memicu keluhan warga.
“Sehingga hak kesehatan dari masyarakat terbatas hanya orang-orang yang sangat sangat baru bisa diaktifkan, ini menjadi gejolak. Ini gejolak semua dan saya kasian,” kata Noor Rosyadi usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Taman di Pendopo Kecamatan Taman, Selasa (10/2/2026).
Musrenbang RKPD Kecamatan Taman yang mengusung tema Mengembangkan Potensi Perekonomian Melalui Pembangunan Pariwisata Terintegrasi, Industri Bidang Pertanian dan Perikanan serta Pengembangan UMKM tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Dapil 2 (Taman), Camat Taman, para kepala desa se-Kecamatan Taman, serta tamu undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Noor Rosyadi menyampaikan bahwa persoalan UHC menjadi salah satu keluhan utama para kepala desa. Bahkan, sejumlah kepala desa terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk membantu warganya yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Para Kades tadi mengeluh semua. Dan ternyata Kades tidak hanya ngeluh, tapi (mereka) mengeluarkan uang. Akhirnya inj Kades yang kena ini. Kades bayarannya buat membayar warganya (yang sakit),” keluhnya.
Sebagai solusi, Noor Rosyadi menyampaikan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang telah menyepakati rencana peningkatan anggaran UHC hingga Rp100 miliar. Kesepakatan tersebut juga telah disampaikan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRD.
“Ya mudah mudahan nanti tahun perubahan nanti kita bawa, mudah mudahan tahun perubahan kembali lagi menjadi Rp95 miliar seperti anggaran tahun 2025,” pungkasnya.***
Penulis: Eddy
