Merdeka45 News| Bogor – Ketegangan terjadi di Desa Sukaresmi , Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menyusul adanya dugaan penguasaan lahan garapan milik warga yang dikaitkan dengan aktivitas pengembangan kawasan oleh pihak Bukit Jonggol Asri.
Peristiwa bermula pada pertengahan Maret 2026, tepatnya tanggal 14 hingga 15 Maret, saat sejumlah warga mengaku menerima surat pengosongan lahan secara sepihak. Lahan tersebut diketahui telah lama digarap oleh masyarakat setempat sebagai sumber penghidupan.
Tak lama setelah itu, warga mengungkapkan adanya kedatangan sejumlah oknum yang diduga melakukan tekanan, disertai tawaran kompensasi berupa uang kerohiman sebesar Rp1.000 per meter.
“Kami sudah lama mengelola lahan ini. Tiba-tiba diminta untuk mengosongkan tanpa kejelasan,” ujar salah satu warga kepada wartawan.
Situasi di lapangan semakin memanas ketika muncul dugaan keterlibatan oknum aparatur desa yang memberikan rekomendasi,serta adanya pembiaran terhadap masuknya alat berat ke area yang status hukumnya masih dipersoalkan.
Pada 1 April 2026, sempat terjadi adu mulut antara warga dengan pihak yang mengawal aktivitas alat berat. Warga menyebut, di lokasi juga terlihat kehadiran aparatur desa bersama sejumlah oknum yang diduga melakukan intimidasi.
Puncak ketegangan terjadi pada 4 April 2026, saat warga menggelar aksi protes di lokasi lahan, sebelum kemudian bergerak menuju Kantor Desa Sukaresmi. Dalam aksi tersebut, warga membawa berbagai spanduk berisi tuntutan agar pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Mereka juga berharap perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membantu mencari solusi atas konflik yang terjadi.
Selain itu, warga mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah pohon dan tanaman milik mereka diratakan menggunakan alat berat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Bukit Jonggol Asri maupun aparatur Pemerintah Desa Sukaresmi terkait polemik tersebut.
Warga berharap adanya investigasi yang transparan serta mediasi dari pemerintah daerah guna memastikan kejelasan status lahan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Sampai berita ini diterbitkan, situasi di lokasi dilaporkan masih dalam kondisi tegang dan kasusnya terus berkembang.
Hb
