Merdeka45 News| Malang, Jawa Timur – Sekolah di kabupaten malang. Provinsi Jawa timur, mempertanyakan program makan bergizi gratis (MBG) belum terlaksana secara penuh di kota malang maupun kabupaten malang, beberapa sekolah di malang meminta kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa timur untuk menuntaskan makan bergizi gratis.
Program tersebut telah diuji cobakan di beberapa sekolah pada mei 2025 dan jadwalkan akan terealisasi secara bertahap di seluruh Indonesia,termasuk malang, seiring dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Kondisi di kota malang maupun kabupaten belum sepenuhnya, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan inisiasi presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya berjalan di seluruh sekolah di kota malang.
SMK NEGERI di kecamatan Pujon.pada Agustus 2025 saat ditemui merdeka45news.com juga SMP negeri Kasembon sama hal nya mempertanyakan program makan bergizi gratis, SMK PGRI Kasembon juga mempertanyakan makan bergizi gratis.
Menurut mereka mendapat informasi tentang makan bergizi gratis, menyebutkan, tahap uji coba. pelaksanaan program telah dilakukan secara terbatas melalui uji coba pada mei 2025 di beberapa sekolah ( lima sd dan lima SMP ) sebagai bagian dari persiapan untuk implementasi yang lebih luas.seperti yang ditinjau oleh wali kota malang di SMPN 19.
Tambahan dari humas sekolah SMKN 1 pujon.kabupaten malang, firdaus,s.pd kita tunggu petunjuk pusat.pelaksanaan program makan bergizi gratis masih kita tunggu- tunggu petunjuk teknis dan arahan dari pemerintah pusat.
Menurut, firdaus biliau mendapat informasi target dan pelaksanaan nasional. Tujuan program MBG. Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, balita,ibu hamil, dan kelompok lainya.
Program ini kan dilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia, menyesuaikan dengan jadwal sekolah yang ada, ditargetkan dapat terealisasi secara menyeluruh pada akhir 2025, menurut presiden RI prabowo Subianto.
Sementara itu, dukungan pemerintah daerah, di kabupaten malang,hanya mendukung program ini dan tidak mengusulkan penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg ) karena pengaturannya sepenuhnya dari pemerintah pusat.
La baru,p.jatim
